Senin, 07 November 2011
Kajati Papua Siap Limpahkan Kasus Mantan Bupati Fakfak
(www.wartatv.com) : Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Leo Tolstoy menyatakan, perkara korupsi Wahidin Puarada mantan Bupati Fakfak siap dilimpahkan ke Pengadilan. Wahidin terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial sebesar 4 milyar rupiah. Bram Nesw : http://wartatv.com/index.php?view=video&id=4029%3Akajati-papua-siap-limpahkan-kasus-mantan-bupati-fakfak&option=com_jomtube&Itemid=141
Kejaksaan Sita Barang Bukti Mantan Bupati
(www.wartatv.com) : Kejaksaan tinggi Papua pekan ini, menyita belasan dokumen barang bukti dugaan korupsi mantan Bupati Fakfak, Wahidin Puarada. Dokumen-dokumen itu diambil dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak. Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua M. Yusuf, menjelaskan tahap penyitaan barang bukti akan segera disusul pemberkasan untuk pelimpahan ke pengadilan.Bram Nesw : http://wartatv.com/index.php?view=video&id=5085%3Akejaksaan-sita-barang-bukti-mantan-bupati-&option=com_jomtube&Itemid=141
Naik Perahu di Festival Raja Ampat
Tahun ini, festival dilaksanakan pada bulan Oktober karena kondisi ombak sedang tidak tinggi sehingga para peserta festival bisa mengikuti kegiatan naik perahu berkeliling kepulauan dengan nyaman.
“Penyelenggaraan Festival & Travel Mart Raja Ampat kedua kalinya ini merupakan program untuk mempromosikan alternatif wisata lain di Raja Ampat selain wisata diving,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Niko Ramadei saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (26/9/2011).
Niko menuturkan, selama ini Raja Ampat hanya dikenal dengan wisata bahari, terutama kegiatan menyelam. Padahal masih ada berbagai jenis wisata lain yang bisa dilakukan di Raja Ampat. Tidak hanya wisata alam, festival ini juga akan mempromosikan wisata budaya khas Raja Ampat.
Raja Ampat mempunyai potensi wisata landscape karena pesona keindahan alamnya. Wisatawan bisa melakukan tracking di pegunungan sekitar kepulauan Raja Ampat untuk melihat keindahan laut dari puncak pegunungan.
Tidak hanya itu, wisatawan juga dapat menikmati kegiatan bird watching cenderawasih merah khas Raja Ampat tanpa harus masuk ke dalam hutan. Salah satu panitia penyelenggara festival, Anta Suanta, menuturkan dalam festival ini akan diadakan lomba foto bawah laut (underwater) dan juga lomba foto landscape.
“Pelaksanaan lomba foto pada tanggal 17 Oktober hingga 19 Oktober 2011, dilanjutkan dengan festival pada tanggal 20 Oktober 2011 yang akan menampilkan tarian, kuliner, dan pesona budaya khas Raja Ampat,” kata Anta.
Tahun 2010 lalu, lanjut Anta, Festival Raja Ampat ini dilaksanakan untuk memperingati ulang tahun Kabupaten Raja Ampat. Bram Nesw : http://travel.kompas.com/read/2011/09/27/1619556/Naik.Perahu.di.Festival.Raja.Ampat
44 Anggota DPR Papua Barat Tersangka Korupsi
Hanya satu yang tidak menjadi tersangka korupsi bancakan APBD
Kamis, 28 Juli 2011, 17:49 WIB
Arfi Bambani Amri Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi (kanan) (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Mereka menjadi tersangka bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kejaksaan sudah mengajukan surat izin pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk memeriksa mereka.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hardjono Tjatjo, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, 28 Juli 2011, mengatakan, penetapan tersangka itu didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh serta keterangan sejumlah saksi.
"Kami menetapkan mereka sebagai tersangka, sesuai dengan bukti-bukti yang kami temukan berupa kuitansi transaksi keuangan, dokumen dan keterangan empat orang saksi," ujar Hardjono.
Semua tersangka dituduh telah menggelapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua Barat 2010 senilai Rp22 miliar. "Uang Negara Rp22 miliar dibagi-bagi kepada anggota Dewan oleh Sekda tanpa ada pertanggungjawaban kegunaannya," kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.
Modus penyalahgunaan dana APBD ini adalah: pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan uang sebesar Rp100 miliar ke perusahaan daerah Papua Barat yakni PT Papua Doberai Mandiri untuk dikelola. Namun, tidak lama kemudian setelah uang disetorkan, Sekda Papua Barat Marthen Luther Rumadas meminta sebagian uang tersebut, dengan alasan meminjam.
Awalnya, Mamad Suhadi Direktur PT Papua Doberai Mandiri berkeberatan--meski pada akhirnya pada 17 September 2010 dana dicairkan sebesar Rp15 miliar dan diberikan ke Sekda. Selanjutnya, pada 9 Febuari 2010 dana dicairkan Rp7 miliar.
Belakangan diketahui, uang itu ternyata dibagi-bagikan Sekda kepada 44 anggota DPR Papua Barat itu. ''Kami belum mengetahui secara pasti, untuk apa uang itu dibagi-bagikan ke anggota Dewan, karena masih harus memeriksa sejumlah pihak yang terkait,'' katanya.
Mestinya, jika uang itu pinjaman dari perusahaan daerah, Sekda seharusnya mengembalikannya, sesuai tanggal perjanjian atau kesepakatan. ''Kami menilai indikasi penyalahgunaan dana terjadi, karena Sekda tidak ada niat mengembalikan dana itu sesuai dengan perjanjian. Dan ironisnya setelah diselidiki, uang itu telah habis dibagi-bagikan ke anggota Dewan tanpa ada maksud dan alasan yang jelas."
Saat ini, tambah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan persetujuan kepada Mendagri, untuk memeriksa 44 anggota Dewan tersebut. ''Hari ini kami sudah kirim surat permintaan izin pemeriksaan ke Mendagri, jika dalam waktu dekat ada balasan persetujuan, maka 44 anggota Dewan itu akan segera diperiksa,'' katanya.
Ditanya apakah sudah ada tersangka yang ditahan, Wakajati mengaku belum ada. ''Kami belum melakukan penahanan sampai surat izin penyidikan keluar dari Mendagri," katanya.
Anggota DPRP Barat yang menjadi tersangka sebagai berikut:
- Josef Jihan Auri ketua
- Robert Melianus Nauw Waket
- Jimmy D Ijie Waket
- Origenes Nauw
- Anton Duwit
- Jeanne Naomi Karubaboi
- Amos Hnedrik May
- Max Hehanusa
- Darius Harra
- Aminadap Asmuruf
- Derby Debora
- Emilia Simanjuntak
- Saleh Siknum
- Barnabas Sedik
- Effendi Simanjuntak
- Eko Tavip Maryanto
- Salihin
- Sius Dowansiba
- Goliat Dowansiba
- Michael YB Farnaeubun
- Obeth Rumbrurin
- Chaidir Jafar
- Fitri Nyili
- Yance Yomaki
- Erick Sutomo Rantung
- M Taslim
- Hasanudin M Noor
- Harianto
- Royke Vekytuwo
- Elsiana Kalembang
- Abdul Hakim Ahmad
- Daniel Daat
- Imanuel Yueu
- Yacob Maipaiw
- Maxi Ahorena
- Syahrudin Makki
- Sanusi Rahmaningmas
- Merminca Baransano
- Albertina Mansiwa
- Isak Bahamba
- Herry Auparay
- Silas Kaaf
- Laurentius Ren El
- Jonas Jhon Fathie
(Laporan: Banjir Ambarita, Jayapura | kd) Bram Nesw : http://nasional.vivanews.com/news/read/236580-44-anggota-dpr-papua-barat-tersangka-korupsi
Pemilihan Gubernur Papua Barat Terancam Batal
Selasa, 19 Juli 2011, 15:23 WIB
Arfi Bambani Amri Warga Papua berdemonstrasi (VIVAnews/Tri Saputro)
"Tidak ada jaminan keamanan dari KPUD dan polisi, sehingga kami terpaksa membongkar TPS. Surat suara, kotak suara serta undangan untuk mencoblos akan segera kami kembalikan ke Panitia Pemilihan Distrik," ujar Yohanes Gluba, Ketua TPS 22 Panidi, Kota Manokwari.
Menurut dia, dirinya juga juga diancam sekelompok orang yang meminta membongkar TPS serta tidak menyelenggarakan pencoblosan. "Kami tidak mau ambil risiko, karena KPUD tidak berupaya memberikan jaminan dengan menghadirkan pihak keamanan di TPS," katanya.
Kotak suara, surat suara dan undangan untuk mencoblos juga dikembalikan di dua distrik, yakni Distrik Sidey dan Sure. Pengembalian itu juga disebabkan adanya ancaman. Dari 632 TPS di Kota Manokwari, yang tersebar di 29 distrik, jumlah yang didirikan hingga Selasa 19 Juli masih bisa dihitung dengan jari.
Ketua dan anggota KPUD Provinsi Papua Barat juga tidak ada di tempat ketika akan dikonfirmasi mengenai kesiapan pelaksanaan pemilukada, yang akan berlangsung 20 Juli.
Tiga kandidat gubernur Papua Barat yang menolak pelaksanaan pemungutan suara 20 Juli adalah pasangan Dominggus Mandacan-Wahidin, Herman Donatus-Felix Orisu, dan G.C Auparay-Hasan Ombaer. Salah seorang kandidat gubernur yang juga mantan Bupati Manokwari Dominggus Mandacan menyatakan, pihaknya meminta proses pemungutan suara di tunda, karena proses penyaringan kandidat calon gubernur tidak sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku.
"Proses penentuan calon Gubernur Papua Barat cacat hukum, sehingga kami mengintruksikan simpatisan untuk tidak ikut pencoblosan," katanya.
Menurut dia proses penentuan calon gubernur dan wakilnya mestinya harus melalui verifikasi Majelis Rakyat Papua di Jayapura, untuk menguji keasliannya sebagai orang Papua, sesuai dengan semangat otonomi khusus. Namun, tiba-tiba pemerintah Papua Barat membentuk MRP Papua Barat, yang keabsahannya masih diragukan. “Mestinya yang mengeluarkan rekomendasi calon gubernur dan wakilnya adalah MRP yang ada di Jayapura, tapi ini kok tiba-tiba dibuat MRP baru yang belum jelas asal usulnya," kata Mandacan.
Hal lain, DPR Papua Barat juga dinilai tidak melaksanakan fungsinya yakni menggelar rapat paripurna untuk pemaparan visi dan misi para calon gubernur dan wakilnya. Deklarasi pencabutan nomor urut para calon gubernur, yang diselenggarakan KPUD hanya diikuti salah satu calon yakni Abraham Ataruri-Rahimin Katjong, sedangkan tiga calon lainnya tidak ikut, karena menghormati putusan PTUN yang memenangkan tuntutan mereka untuk menunda pilkada.
Selain itu, kampanye terbuka yang diselenggarakan KPUD juga dinyatakan tidak diikuti tiga pasangan kandidat. Sementara itu, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sudah memutuskan Rabu 20 Juli sebagai hari libur karena bertepatan pemungutan suara pemilukada gubernur.
"Mendagri tidak lebih dulu melihat dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Papua Barat, dengan seenaknya memutuskan Pemilukada Gubernur 20 Juli, padahal proses verifikasi yang dilakukan KPUD tidak sesuai dengan aturan," katanya.
Kapolres Manokwari AKBP Agustinus mengatakan, sudah mengerahkan 300 personelnya untuk menyebarkan logistik pemilukada ke 29 distrik, namun kemungkinan akan dikembalikan lagi ke KPUD kabupaten. (Laporan: Banjir Ambarita, Papua) Bram Nesw : http://nasional.vivanews.com/news/read/234258-pemilihan-gubernur-papua-barat-terancam-batal
Nasional 50% Warga Papua Barat Tak Memilih di Pilkada
Rabu, 20 Juli 2011, 14:08 WIB
Arfi Bambani Amri
Massa bakar hasil suara Pilkada Tana Toraja 2010 (Antara/ Muzakkir)
BERITA TERKAIT
Bukan hanya warga yang ketakutan mendatangi TPS, sejumlah petugas TPS juga tidak berani membuka logistik Pemilukada, karena saksi dari tiga kandidat tidak hadir. Di Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat, pelaksanaan Pemungutan suara tidak maksimal. Sejak Selasa 19 Juli 2011 malam, empat distrik masing-masing Sururey, Anggi Gida, Tanah Rubuh dan Minyambou mengembalikan logistik Pemilukada ke KPU Manokwari. Mereka beralasan tidak ada jaminan keamanan dari KPU, sehingga tidak mau ambil risiko.
Kelurahan Sanggeng Kota Manokwari, tempat kediaman resmi salah satu kandidat Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruri (incumbent) sama sekali tidak melakukan pencoblosan. Akibatnya kotak suara dalam keadaan terkunci. Juga, kantor Lurah Sanggeng tempat penyimpanan logistik Pemilukada juga dalam kondisi terkunci, Kepala Lurahnya juga tidak ada di tempat. Akibatnya, 7669 pemilih yang tersebar di 25 TPS di Kelurahan Sanggeng, termasuk kandidat Gubernur Abraham Ataruri tidak mencoblos.
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Wahidin Suaib, yang langsung memantau proses Pemilukada, di Kota Manokwari mengatakan, warga Papua Barat yang menggunakan hak pilihnya hanya 50 persen. '''Dari Pantauan kami, Pemilukada Papua Barat, dengan Daftar Pemilih Tetap 515.535 pemilih tersebar di 10 kabupaten, kemungkinan yang berpartisipasi hanya 50 persen,'' ucapnya.
Meski demikian, Bawaslu belum membuat lapiran berita acara, karena masih akan menunggu laporan dari Panwaslu kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat. ''Kami belum bisa membuat kesimpulan tentang Pemilukada Papua Barat kali ini, sebab masih menunggu laporan dari daerah-daerah,'' katanya.
Menurut dia, rendahnya partisipasi warga untuk menggunakan hak politiknya, memilih Gubernur dan wakilnya, akibat minimnya sosialisasi KPU tentang Pemilukada Papua Barat. ''Kami lihat sendiri, banyak warga yang kebingungan, dan baru mengetahui pemungutan suara Pilgub hari ini,'' ucapnya.
Selain itu, pendistribusian logistik Pemilukada juga lamban. Ditambah lagi ancaman dari tiga pendukung kandidat gubernur juga sangat dominan mempengaruhi keinginan warga menggunakan hak politiknya. ''Mestinya sikap tiga kandidat yang melakukan pengancaman dan teror, agar warga tidak menggunakan hak pilihnya, bisa diproses karena pidana,'' katanya.
Sementara anggota KPU Papua Barat, Pilef Wamafma, mengklaim, pelaksanaan Pemungutan suara Pilgub yang berlangsung hari ini, berjalan dengan aman, tertib dan lancar. ''Sekalipun ada ancaman dan teror, tapi warga tetap mendatangi TPS dan menggunakan haknya."
Mengenai tingkat partisipasi warga Papua Barat yang sangat rendah, bahkan Bawaslu RI menyatakan tidak kurang dari 50 persen, Pilef enggan mengomentarinya hanya mengatakan, saat ini masih dilakukan penghitungan. ''Ini kan masih proses perhitungan, jika sudah selesai baru ada kesimpulan tingkat partisipasi warga,'' katanya. (eh) Bram Nesw :http://nasional.vivanews.com/news/read/234516-50--warga-papua-barat-tak-memilih-di-pilkada
China Bangun Pabrik Semen di Manokwari
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Papua Barat kepada pers, seusai mengikuti rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Sebelumnya, Abraham menyatakan investor China yang datang itu ditemani Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Lukita D Tuwo. "Waktu saya tanya, mereka sanggup membangun pabrik semen dalam waktu dua tahun jika perizinan dan studinya sudah diselesaikan," ujar Abraham.
Menurut Abraham, apabila Papua Barat memiliki pabrik semen sendiri, maka harga semen di wilayah itu tidak lagi selangit harganya. "Bayangkan, selain kami harus menunggu datangnya pasokan semen dari Pulau Jawa, harganya pun satu sak Rp 1 juta," keluh Abraham.
Selain membangun pabrik semen, ujar Abraham, di Papua Barat juga akan dibangun Pabrik Baja dengan adanya potensi yang besar dari kandungan mineral dan pasir besi. Bram Nesw : http://nasional.kompas.com/read/2011/01/11/22113451/function.simplexml-load-file
Langganan:
Postingan (Atom)